“Konflik Natuna Bagai Buah Simalakama”

88

Natuna yang berada di Kepulauan Riau sejak beberapa bulan terakhir, medio Desember 2019 sampai akhir Januari 2020 terdengar sangat familiar bagi warga negara Indonesia. Sebagai salah satu wilayah  kaya akan sumber ikan melimpah, perairan Natuna merupakan surga bagi para nelayan. Berada dalam lingkup wilayah Laut Cina Selatan dan termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE Indonesia, menjadikan Natuna sebagai wilayah yang rawan terinvasi. Puncaknya dimulai dari tersebarnya video yang bersumber dari rekaman amatir milik nelayan Tanjung Balai Karimun, yakni puluhan kapal besar yang secara besar-besaran terbukti mencuri ikan di perairan Natuna. Terhitung sejak awal Desember tagar #konfliknatuna memenuhi segala linimasa sosial media.

Dari video yang beredar pun diketahui bahwa kapal pencuri ikan adalah milik Negara Cina, yang sudah sedari kala menjadikan Natuna yang berada di wilayah Laut Cina Selatan sebagai wilayah yang dijadikan sengketa. Dikutip dari tirto.id tentang pernyataan juru bicara Kementrian Luar Negeri Cina Geng Shuang dengan tegas menyatakan bahwa Natuna termasuk sebagai wilayah kepemilikan Cina. Hal ini sesuai dengan hukum yang mereka yakni Natuna masuk Nine-Dash Line China. ZEE Indonesia tidak diakui oleh mereka. Oleh sebab itu, praktik pencurian ikan yang terjadi pada awal Desember tidak bisa disebut sebagai kegiatan yang ilegal dan melanggar hukum Internasional. Meskipun sudah jelas terkait batas teritori maupun administratif perairan Natuna adalah milik Indonesi berdasarkan konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982)

Keberanian Cina untuk mengeluarkan statement tersebut, dapat dipahami sebagai bentuk arogansi akan penopang berupa kekuatan ekonomi dan militer negara Cina yang mumpuni. Sehingga secara terpaksa, kita (Indonesia. Red) yang terhitung sudah 70 tahun bekerja sama dengan Cina, meskipun baru dari tahun 1998 kerja sama itu dapat dikatakan sebagai benar-benar “kerja sama” karena baik Indonesia maupun Cina membutuhkan satu sama lain, harus mengikutinya. Menurut data yang dihimpun oleh riset salah satu berita online, dana yang dibutuhkan untuk rencana perpindahan ibu kota yang dari tahun lalu begitu gempar menyentak warga Indonesia, sumber dananya selain dari dana APBN, KPBU dan swasta terbesarnya berasal dari investasi dari Cina. Pada tahun 2019 terhitung investasi Cina untuk Indonesia sebesar US$ 2,3 Miliar yang jika dikonversikan ke Rupiah Indonesia berarti hampir mencapai 28 Triliun.

Jelas saja, pemerintah Indonesia begitu hati-hati dalam menghadapi konflik wilayah yang demikian meresahkan kedaulatan negara. Khususnya bagi nelayan yang menjadi korban dari adanya kebobolan sumber pangan di perairan Natuna ini. Pak Sudiro, nelayan Natuna yang bercerita dalam salah satu video dokumenter yang diliput oleh BBC News. Menceritakan tentang kerugian apa saja yang dideritanya, serta teman-teman nelayan seperjuangannya akibat adanya kapal-kapal asing milik Cina yang masuk ke wilayah perairan Natuna. Pasalnya apabila dibandingkan dengan kapal asing milik Cina yang memiliki ukuran yang lebih besar atau biasa disebut warga Natuna dengan kapal lingkung, dengan teknologi dan modal yang lebih mumpuni sedikit banyak membuat para nelayan merasa begitu terintimidasi.

Tidak hanya itu, kapal asing Cina yang masuk perairan Natuna menangkap ikan yang ada dengan menggunakan pukat, salah satu alat yang sudah tidak diperbolehkan digunakan lagi sebab dapat merusak terumbu karang dan sanggup menangkap ikan dalam jumlah yang massive, dan tanpa ada penyeleksian untuk mengambil ikan besar maupun kecil. Terakhir kali pak Sudiro melaut, dengan menghabiskan 60 liter solar sebagai bahan bakar dari perahu penangkapan ikan, pak Sudiro hanya mampu membawa pulang satu ekor ikan tongkol saja. Pemerintah Indonesia, dalam upaya untuk mengurangi keresahan warganya dari akhir 2019 semakin mengetatkan patroli penjagaan di wilayah perairan Natuna. Suatu upaya yang tentu saja tidak akan membawa banyak dampak terkait kemungkinan kapal asing Cina dapat masuk lagi ke perairan Natuna.

Bagi sebagian warga Indonesia, sikap pemerintah Indonesia yang demikian dianggap terlalu lunak, dan tidak mencerminkan negara Indonesia sebagai wilayah kesatuan yang berdaulat. Tindakan pemerintah yang terkesan lemah dalam menanganip konflik yang dilemparkan Cina, membuat beberapa orang menganggap pemerintah sekarang terlalu takut akan kehilangan investasi Cina, namun tidak takut kehilangan wilayahnya yang kini digembor-gemborkan Cina sebagai miliknya. Bahkan dalam salah satu komentar berita yang beredar di linimasa, netizen menyebut pemerintah Indonesia sekarang layaknya apa yang diucapkan Tan Malaka tentang “ Bangsa yang mengutang, akan menjadi hambanya sang pemberi utang ”.

Belum lagi, bagi sebagian orang yang masih berada dalam ruang nostalgia pada masa kepimpinan menteri Susi Pudjiastuti, yang pada periode Presiden Jokowi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan. Beliau selalu mengambil tindakan tegas bagi kapal asing manapun yang masuk tanpa ijin ke perairan Indonesia dan dalam rangka mencuri. Satu jargon utama beliau yang begitu membekas dihati para pendukung tindakan beliau adalah, tenggelamkan!. Namun,pada periode kedua ini tidak lagi diaktifkan sebagai menteri lagi oleh Presiden Jokowi. Suatu hal yang bisa dipahami bagi sebagian orang yang memandang pemerintah Indonesia sedang dalam upaya mencari sponsor, agar dapat mewujudkan keberhasilan perpindahan ibu kota ke Kalimantan yang entah untuk kepentingan siapa urgensinya muncul.

Sebagai warga dari sebuah negara yang berdaulat, dan membutuhkan tidak hanya sedikit perjuangan untuk dapat menjadikan negara Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan yang memiliki hak penuh pada kedaulatan diri sendiri. Wajar apabila merasa kecewa akan sikap pemerintah yang demikian. Tapi, perlu juga dipahami segala kemungkinan dan resiko yang akan muncul dalam upaya penyelesaian konflik Natuna apabila pemerintah masih menggunakan metode tenggelamkan dari warisan bu Susi. Sebab dari data yang ada, Indonesia masih berada dibawah Cina dalam hal ekonomi, teknologi, dan ketersediaan senjata untuk mengajukan tindakan tegas hingga ancaman balik pada Cina. Mungkin, jika memang siap untuk menghadapi segala resiko yang muncul dari konflik Natuna ini warga Indonesia khususnya anak muda haruslah dapat melampaui Cina atau setidaknya sejajar dalam kemampuan teknologi, hingga ekonomi. Sehingga anak-anak muda, akan dengan bangga dan maju dalam garda terdepan layaknya para Kyai dan ulama Nahdlatul Ulama dulu saat memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia.

NB : penyelesaian konflik ini melalui komunikasi diplomatik dan masih terus berlangsung hingga sekarang.

 

Penulis : Uyunur Ameylia Laila / Alumni terbaik LAKUT 2020 PC IPNU IPPNU Sidoarjo

Editor : Muh Hisyam Rohman / Wakil Ketua 2 PC IPNU Sidoarjo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here