Akhir- akhir ini banyak masalah yang menerpa pemerintah ataupun rakyat Indonesia. Dalam dunia kesehatan misalnya, virus corona atau covid-19 telah menganggu kehidupan masyarakat Indonesia. Virus ini telah mengubah seluruh tatanan lapisan masyarakat dan membatasi ruang gerak. Seluruh jajaran pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan instansi-instansi yang berkaitan hajat kesehatan masyarakat, disibukkan dengan permasalahan covid-19. Per 2 aret 2020 telah berubah menjadi pandemi global. Semua pemberitaan penuh dengan virus ini, sehingga seketika melupakan masalah yang sebelumnya terjadi di negara ini.

Salah satunya ialah isu demokrasi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sebelumnya hangat dibicarakan. Belum tuntas dibahas seketika menghilang di dunia antah brantah. Seperti yang kita ketahui, RUU ini menimbulkan berbagai respon dari masyarakat khususnya golongan buruh. Kemunculan RUU Cipta Kerja ini membuat banyak kebingungan dari para buruh-buruh yang sudah mengabdikan dirinya bertahun-tahun di Instansi Perusahaan. Serikat buruh yang banyak dibentuk pada setiap perusahaan tak tinggal diam, mereka mengkaji dalam upaya memahami tentang RUU ini, karena dengan banyaknya kejanggalan yang dirasa itu akan merugikan banyak buruh perusahaan.

Seminggu sebelum terjadinya pandemi corona virus atau covid-19 telah terjadi demostransi besar- besar di Jawa Timur tepatnya di Bundaran Waru, Sidoarjo. Aksi tersebut melibatkan banyak pihak diantaranya, golongan buruh dari beberapa instansi perusahan atau pabrik, mahasiswa, dan aliansi pergerakan lainnya yang menolak adanya RUU Cipta Kerja ini. Bukan tanpa alasan, demonstrasi ini timbul karena ada beberapa draf RUU yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan bangsa yakni mensejahterakan rakyat dan dianggap merugikan buruh. Salah satu pihak yang paling merasa dirugikan ialah buruh perempuan. Karena sudah tampak nyata bahwa RUU Cipta kerja ini menghapuskan beberapa ketentuan upah, cuti nikah, cuti haid, cuti ada anggota keluarga yang meninggal dan melahirkan. Dengan demikian, pekerja perempuan akan paling berdampak dengan RUU ini karena dihapusnya ketentuan- kententuan tersebut mengurangi atau bahkan kesejahteraan bekerja bagi perempuan. Perempuan yang mengambil cuti haid, cuti hamil/keguguran, dan menyusui saat bekerja tidak akan dianggap sedang bekerja sehingga otomatis tidak bisa mendapatkan upah.

Banyak yang menilai draf RUU Cipta kerja ini jauh dari cita-cita demokrasi. Seharusnya pemerintah dan DPR menyusun undang-undang yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Apalagi di Indonesia seperti yang kita tahu masih banyak perusahaan asing yang berdiri dan menjadi tempat masyarakat untuk mengais rezeki. Sehingga RUU ini berakibat kepada asumsi masyarkat bahwa pemerintah telah kongkalikong dengan perusahan- perusahan asing tersebut. Tentu saja hal tersebut semakin membuat geram para buruh. Tetapi, dengan keadaan yang seperti ini seakan- akan pemerintah hanya fokus pada pandemik coronavirus. RUU ini sudah tidak menjadi bahasan yang penting di pemerintah. Padahal RUU Cipta Kerja ini sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia khususnya kalangan buruh. Bagaimana kelanjutan dari nasib para buruh khususnya golongan perempuan yang semakin terhimpit dengan kebijakan tersebut.

Dengan adanya segala kritik dari rakyat nya saat ini banyak harapan yang mereka nantikan tentang RUU ini. Sehingga para pekerja yang saat ini masih memperjuangkan kehidupan mereka bisa mendapatkan kesejahteraan yang sesuai dengan memanusiakan manusia sebagai mana semestinya. Selayaknya pula tidak menjadikan pandemik COVID-19 ini sebagai bahan pengalihan isu RUU Cipta kerja.

Penulis : Laili Mustika Weni / Alumni Terbaik LAKUT 2020 PC IPNU IPPNU Sidoarjo

Editor : Muh Hisyam Rohman / Wakil Ketua 2 PC IPNU Sidoarjo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here